JAKARTA-Sistem politik dinasti memiliki sisi negatif yang tak memberikan ruang bagi kader berprestasi.
Disisi lain juga melemahkan kontrol terhadap kekuasaan.
“Sistem ini jadi tertutup dan tidak memberi kesempatan. Rawan meritokrasi, bahkan juga mengurangi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan,” kata pengamat politik M Qodari dalam diskusi “Fenomena Politik Dinasti” bersama anggota DPD, Ahmad Subadri dan pengamat hukum tatanegara, Margarito Kamis di Jakarta, Rabu,(24/7).
Menurut Direktur eksekutif Indobarometer, memang sebaiknya harus ada pembatasan untuk mengurangi fenomena politik dinasti.
“Nggak bisa dilarang orang mau jadi walikota, bupati. Bisanya dibatasi,” tegasnya.
Alumnus FISIP UI ini menegaskan pembatasan itu dapat dilakukan dengan penerapan peraturan.
Sebagai contoh, istri bupati yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baru boleh maju setelah berselang satu periode setelah suaminya tidak menjabat lagi.
Lebih jauh kata Qodari, politik dinasti bukan terjadi pasca reformasi saja.
Namun sudah terjadi sejak jaman orba, melalui banyak klan atau trah.
Jaman orba dulu, kata Qodari, politik dinasti selain terpusat pada keluarga Cendana, juga terdapat pada trah Sumitro, klan Sutowo dan lainnya.
