JAKARTA – Lembaga Survei Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaannya dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Tindakan ini diambil lantaran merasa tidak diberlakukan secara adil oleh Persepi terkait keputusan Dewan Etik yang memberi sanksi karena hasil beda hasil survei Pilkada Jakarta dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
“Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik,” ucap Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/111/2024).
Masduri menilai, Dewan Etik Persepi tidak adil dalam memutuskan perkara perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Persepi terkait keputusan Dewan Etik, pada poin 1, Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik.
Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.
“Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Bagi kami ini penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi dewan etik Persepi tidak melakukan ini,” kata Masduri.
Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa PSU, sekitar 60 Primary Sampling Unit (PSU) (50%) Survei LSI di Pilkada Jakarta.
