“Ini persis polanya seperti yang terjadi menjelang Pilpres, di mana MK saat itu menerbitkan putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran ke Pilpres,” terangnya.
Selanjutnya, indikator ketiga, menurut Ari, ada potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi bansos dan politik uang.
Politisasi bantuan sosial (bansos) berpotensi kembali terjadi, mengingat kebijakan penyaluran bansos dikabarkan akan dilanjutkan Presiden Jokowi sampai Desember 2024.
Ia juga menyoroti mobilisasi politik yang membuat netralitas TNI-Polri dipertanyakan serta netralitas Pj Kepala Daerah dan ASN rawan konflik kepentingan.
Meski saat ini demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun di tengah kegelapan itu, Ari berharap, “optimisme harus tetap diupayakan bersama.
“Kita sedang ditantang dan dipanggil untuk jangan pernah letih untuk mencintai Indonesia,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Ray Rangkuti menekankan lagi bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Reformasi, baik dari sisi substantif maupun teknis.
Komentari tentang post ini