JAKARTA-Rencana pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 mendapat kritik tajam. Alasannya kebijakan itu tidak efektif dalam rangka mewujudkan postur anggaran baik (well performed and designed). “Dengan menetapkan penghematan dan pemotongan anggaran itu pemerintah seolah-olah sedang pro rakyat untuk meraih simpati publik,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/6/2016).
Menurut Heri, langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam desain anggaran semacam itu hanya akan jadi akal-akalan pemerintah semata. “Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah gagal melaksanakan anggaran belanjanya secara optimal sesuai target untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR menegaskan mayoritas kementerian dan lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk TA 2015. Sebagai contoh, realisasi anggaran belanja di Kementerian Keuangan hanya sebesar 83,95% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp33,7 tirilun. Dengan kata lain, ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana.
Komentari tentang post ini