Oleh: Emrus Sihombing
Ketika memaparkan anggaran pertahanan di Komisi I DPR-RI, Senin kemarin,11 November 2019, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menunjukkan kepiawaiannya merespon pandangan dan atau pertanyaan dari para anggota dewan.
Dalam rapat tersebut salah satu anggota dewan dari FPDI Perjuangan, Effendi Simbolon meminta agar Menhan menjelaskan anggaran pertahanan.
Namun, Prabowo mengatakan, rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
Respon Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES yang meminta uraian aggaran pertahanan.
Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parleman.
Menurut saya, penolakan Menhan ini sangat tepat sekali.
Alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN kita, saya mendukung pandangan Menhan agar dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI.
Sebab, sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi “konsumsi” publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
