JAKARTA-Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi, mengatakan, pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 di bidang hukum adalah jawaban Ganjar Pranowo merespon pertanyaan dari moderator saat acara.
Sebelumnya dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11), Ganjar Pranowo menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun.
Kini dia memberi nilai 5 dari 10.
“Penilaian 5 penegakan hukum setelah adanya peristiwa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan ada pelanggaran etik berat,” kata Prabu Revolusi ditemui usai rapat pimpinan Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud di TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2023.
Jadi, kata Prabu, nilai 5 dari 10 itu adalah nilai setelah adanya putusan MKMK karena ada persoalan etik berat di bidang hukum.
Sebab di bidang hukum kalau etikanya dicederai maka kepercayaan menjadi langsung turun.
Itu artinya secara kualitas hukumnya juga turun dan buruk.
“Niilai 5 yang dikatakan mas GanjaR sebetulnya sangat wajar karena kita tahu dari hasil survei bisa dilihat ketidakpercayaan publik kepada MK pasca putusan MKMK itu kan drop sekali,” kata Prabu.
Menurut Prabu, penilaian 5 bidang hukum itu jangan di-framing bahwa pernyataan Ganjar itu seakan-akan kondisi bidang hukum secara keseluruhan selama pemerintahan Joko Widodo.
“Nah ini kan masalahnya kemudian dikaitkan dengan cawapresnya kan Menkopolhukam gitu. Sebenarnya Pak Mahfud MD juga kompak dengan mas Ganjar, bicara di beberapa kesempatan, Mahfud menjelaskan kalau keputusan MKMK itu menciderai prestasi hukum yang sudah dibangun sebelumnya,” kata Prabu.
Jadi, kata Prabu, sebelum putusan MKMK penegakan hukum di Indonesia itu memang baik, namun peristiwa MK itulah yang menciderai nilai hukum yang sudah bagus.
