Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti banyaknya proyek-proyek yang berhenti. Berdasarkan perhitungan, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak sudah mencapai dan 30 – 34 lokasi.“Sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan, ini juga agar segera diselesaikan,” kata Presiden.
Presiden lalu menunjuk contoh pembangunan kelistrikan di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7 – 8 tahun. Padahal telah menghabiskan anggaran Rp 1,5 triliun. Demikian juga di Gorontalo, sudah dibangun sejak 2007, 2 X 25 juga baru 47 % sudah berhenti.
Terhadap proyek-proyek tersebut, menurut Presiden, tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. “Ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan tentu saja harus ada sebuah cut out terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kejelasan ini dicek, sehingga nanti kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis disitu, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Presiden Jokowi meminta agar swasta diberikan peran yang lebih, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai, terutama energi baru terbarukan.
