Presiden imbuhnya berharap Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga merespons tanggapan masyarakat itu.
Dia menjelaskan, Presiden Jokowi memutuskan pelaksanaan proyek KA cepat itu setelah mendapat masukan dari menteri-menteri terkait. Namun di tengah-tengah keputusan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian public. Salah satunya terkait perizinan.
Presiden jelasnya terus-menerus mengevaluasi proyek itu, sementara proyek KA cepat Jakarta Bandung ditetapkan melalui proses yang panjang. “Yang saya dengar proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu, termasuk Amdal, misalnya, itu kan dibicarakan sejak enam bulan lalu,” pungkasnya.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
