JAKARTA-Pemerintah menginginkan agar seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus bisa diselesaikan pada 2018 mendatang. Jika pembangunan infrastruktur ini ditunda-tunda maka berimplikasi membengkaknya anggaran. “Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Pembiayaan Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4).
Untuk itu, Presiden mengaku ingin mengetahui progres pembangunan infrastuktur yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN, non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni, maupun di PPP-KPBU dengan jaminan non anggaran pemerintah.
“Ini penting sekali kita selesaikan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden mengatakan pemerintah menawarkan opsi skema Public Private Partnership (PPP) atau KPBU, atau mungkin juga kerja sama BUMN dengan BUMD jika swasta tidak mau membiayai investasi.
Komentari tentang post ini