Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu, lanjut Presiden, maka bisa diberikan penugasan ke BUMN atau BUMD.
Adapun pilihan terakhir baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD. “Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar, ini juga bisa kita lakukan, sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa,” tutur Presiden.
Sejauh ini, Presiden melihat tidak banyak masalah yang terjadi di lapangan. Meski demikian, masaih ada masalah kecil-kecil terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan.
Tetapi apapun, kata Presiden Jokowi, yang berkaitan dengan pembiayaan ini akan didetailkan lagi.
Utamanya untuk kereta ringan Light Rail Train (LRT) Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Demikian juga mengenai Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan jalan-jalan tol yang mungkin, menurut Presiden, kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan agar disampaikan dalam Rapat Terbatas itu.
Komentari tentang post ini