“Tapi sudah bisa memulai, sudah,” terang Presiden.
Kecepatan-kecepatan seperti ini, menurut Presiden Jokowi, yang diperlukan, karena ini memang yang paling sulit adalah mengintegrasikan di BKPM dengan 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi. “Ini yang akan kita temukan sehingga nanti kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah,” tegasnya.
Karena itu, Presiden Jokowi mengemukakan, ada Service Level Agreement. Kalau satu bulan daerah tidak mengeluarkan artinya sudah otomatis berjalan.
Diakui Presiden, pelayanan OSS masih perlu diperbaiki terutama mengintegrasikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang masih harus dikelola dan dikendalikan. Sehingga, izin tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
“Nanti, akhir bulan ini akan kita kumpulkan gubernur, bupati, wali kota untuk mensinkronkan, untuk mengintegrasikan sistem ini dengan sistem yang ada di daerah, karena semua daerah sudah punya kok PTSP, provinsi punya, kabupaten punya, kota punya,” tegas Presiden Jokowi.
