Presiden menegaskan, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia. Dengan demikian, diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional di level G20, OECD, dan non OECD.
Guna menangkap peluang akan kembalinya modal ke Indonesia melalui program tax amnesty itu, jelas Presiden, pemerintah sudah berkali-kali bertemu dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi. “Apabila uang itu berbondong-bondong masuk ke negara kita. Hal ini juga sudah kita bicarakan dengan aparat, sudah kita bicarakan, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semua terang benderang dan glambang. Ini hanya untuk satu, pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain,” tegas Presiden.
Kepala Negara menyebutkan, instrumen-instrumen itu di antaranya adalah Surat Berharga Negara (SBN), infrastructur bond, reksadana penyertaan terbatas, kontrak pengelolaan dana. “Semuanya disiapkan, obligasi BUMN juga disiapkan, jadi mau masuk kemanapun. Ini sudah disiapkan instrumennya, tapi juga cepet-cepetan kalau yang masuk masih nunggu-nunggu tahun depan ya tidak dapat,” ujar Presiden.
