Penyelesaian dari demokrasi yang kebablasan ini, saran Jokowi adalah penegakan hukum. “Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa terus menerus dalam hal seperti 4-5 bulan ini, sehingga kita lupa pada persoalan ekonomi kita,” tegasnya.
Presiden mengatakan perlu menyampaikan persoalan ini agar semua pihak dapat memahami konsep dan nilai-nilai kebangsaan yang semua rakyat harus tahu betul betapa bangsa Indonesia sangat beraneka ragam, sangat majemuk, tetapi keanekaragaman yang melekat itu sebetulnya telah menjadi jatidiri, menjadi identitas sekaligus entitas rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa. “Pemahaman tentang nilai-nilai kesusilaan inilah yang harus terus kita gaungkan, dan dalam 4-5 bulan ini, kita ingatkan semua betapa masih banyak yang harus kita perbaiki,” imbuhnya.
Namun, Presiden Jokowi meyakini bahwa persoalan mengenai kerukunan, keharmonisan rakyat, dan isu mengenai perpecahan persatuan bangsa menjadi ujian agar bangsa ini menjadi semakin dewasa, semakin matang dan menjadikan bangsa ini semakin tahan uji.
Oleh karena itu, Presiden berharap persoalan-persoalan tersebut sudah saatnya dihentikan. “Kalau tenaga pikiran kita habis untuk hal-hal seperti ini dan tidak kita hentikan, maka kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu mensejahterakan rakyat,” tegas Presiden Jokowi.
