JAKARTA-DPR berharap Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) dapat belajar dari konflik akibat investasi yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau.
Pasalnya, konflik akibat investasi bukan sesuatu yang baru terjadi.
Banyak investasi yang akhirnya menimbulkan perlawanan dan penolakan.
“Kita harus belajar banyak dari (konflik akibat investasi) Pulau Rempang. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru selalu terjadi. Dimanapun investasi masuk selalu ada perlawanan, selalu ada penolakan, selalu ada konflik,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Lebih jauh Deddy pun merinci berbagai hal yang harus dipastikan sebelum investasi dilakukan.
Pertama, ia mengatakan bahwa adanya investasi harus disertai dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat.
Politisi PDIP itu memberikan contoh apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat merapikan pasar di Solo, yang terlebih dahulu melakukan dialog-dialog dengan masyarakat.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan investasi harus memperhatikan aspek sosiologis dan ekonomis.
Sebab, kedua hal tersebut merupakan persoalan mendasar.
“Nelayan dipindah dari pinggir pantai jauh dari tempat mereka mencari hidup, jauh dari tanah leluhur mereka, pasti akan menimbulkan konflik. Nah ini kan saya kira pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita apa namanya catet sehingga tidak terulang di tempat lain,” lanjutnya.
