JAKARTA-Tren kendaraan listrik di Indonesia terus didorong pemerintah guna mempercepat realisasi green economy. Bahkan ada rencana memberikan insentif berupa subsidi, untuk pembelian motor dan mobil listrik. Sehingga tidak mudah untuk merealisasikannya. “Makanya, ini perlu kajian yang sangat mendalam. Karena ini berhubungan dengan sektor-sektor lainnya, jadi bagaimana. Misalnya, pasti terganggu itu APBN, karena berkurangnya pemasukan negara,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Oleh karena itu, Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan wacana kebijakan pemberian subsidi tersebut. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas. “Prinsipnya kita masih dalam artian dalam situasi keuangan negara yang terbatas,” tegasnya.
Legislator dari Jawa Timur VII ini mengungkapkan berkurangnya penerimaan negara di APBN tentu akan berpengaruh pula pembangunan daerah. “(Anggaran) transfer daerah kabupaten atau kota, provinsi, nah itu apakah mengurangi enggak itu dengan keterbatasan. Bahkan sekarang terjadi adjustment kan,” tuturnya lagi.
Disisi lain, menurut Sartono, momentum pemberian subsidi ini belum tepat. Karena infrastruktur untuk kendaraan listrik belum merata ke semua daerah. Sehingga akan menimbulkan masalah bagi konsumen. “Coba itu SPKLU belum banyak, lebih baik dananya untuk pembangunan SPKLU,” terangnya.
Ditempat terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyebut akselerasi adopsi kendaraan listrik merupakan solusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menghemat subsidi BBM yang membebani APBN. “Indonesia saat ini adalah negara net importer minyak dan juga melakukan subsidi energi, khususnya subsidi BBM,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu, (14/12/2022).
