JAKARTA-Upaya mewujudkan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat tidak mudah. Salah satu penyebabnya, masalah ketersediaan lahan serta fasilitas pembiayaan. Kondisi ini semakin memberatkan karena dalam APBN-P 2015, pendanaan yang dibutuhkan untuk program pembangunan sejuta rumah belum tercantum. “Akibatnya pemerintah tak memiliki modal yang optimal untuk `menggenjot` program sejuta rumah itu di tahun pertamanya,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakayat (PUPR) Maurin Sitorus disela-sela Diskusi Bersama Media dengan tema “Alternatif Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”, di ex kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (10/9).
Dikatakan, Anggaran FLPP sebesar Rp 5,1 triliun untuk tahun 2015 sudah habis terserap di bulan Juli untuk membiayai sekitar 76 ribu unit rumah untuk MBR. Meski anggaran FLPP sudah terserap, bukan berarti pemerintah lantas bergerak lamban. Untuk mengejar target akhir tahun, Kementerian PUPR akan memanfaatkan dana Rp 750 miliar yang ada di BLU Pusat pembiayaan Perumahan. “Diharapkan dana ini dapat membiayai sebanyak 250 ribu-300 ribu unit rumah MBR”, tuturnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah tengah mempersiapkan alternatif pembiayaan perumahan bagi MBR, yakni melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Skema yang tengah disiapkan itu akan melengkapi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Langsung Uang Muka untuk PNS yang sudah dilakukan selama ini”, tandasnya.
