“Dan, menempatkan teknologi pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia adalah sesuatu yang sangat mutlak dan darurat. Itu pertama yang saya katakan sebagai pandangan terakhir tentang bagaimana cara mengatasi bencana,” ujarnya.
Kedua, Fahri memandang aneh terkait institusi di Indonesia ketika terjadi bencana. Pasalnya, ketika bencana terjadi berturut-turut dan begitu besar akibat kelalaian melakukan mitigasi dan early warning system kepada rakyat, hingga menimbulkan banyak korban nyawa manusia, namun tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kapasitas bertanggung jawab atas keseluruhan masalah yang ditimbulkannya.
“Padahal, seharusnya ada lembaga yang bertanggungjawab dan ada orang yang harusnya dihukum, karena kegagalan dalam melakukan tugas mitigasi dan early warning system, apapun ini adalah telah jatuh korban dan kita nggak boleh hanya mengatakan itu murni kehendak alam atau kehendak Tuhan. Padahal kita menyiapkan Undang-Undang dan kelembagaan serta orang-orang yang bertanggungjawab atas mitigasi ini,” tegas Anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Barfat (NTB) itu lagi.
Ketiga, masih menurut Fahri Hamzah, presiden harus bertanggungjawab, apa proposalnya yang dilakukan, sehingga itu tidak jalan. Apalagi, di Indonesia yang jelas-jelas daerah ring of fire dan memiliki peluang bencana yang sangat besar, kalau tidak punya alat yang memadai, maka bencana bisa mengintai dari hari ke hari.
“Dulu saya mengusulkan adanya satelit yang memantau perjalanan kerak bumi. Karena sebetulnya, jangankan pergerakan kerak bumi, satelit untuk memantau penebangan kayu saja itu ada di dunia sekarang ini, yang memantau deforestrasi, sehingga setiap pohon yang ditebang jadi nampak dalam satelit dan bisa dipantau berapa pohon yang ditebang setiap hari diseluruh dunia,” ujartnya .
