Advokasi Officer Indonesia AIDS Coalition (IAC) untuk Akses Obat Murah, Sindi menjelaskan dampak mekanisme ISDS terhadap akses publik terhadap obat murah. “Dengan adanya ISDS, tentunya ini akan semakin menutup kemungkinan Indonesia untuk memproduksi obat-obatan generik bagi ODHA. Karena penggunaan paten oleh Pemerintah untuk memproduksi obat generik berpotensi digugat oleh perusahaan farmasi asing di ICSID”, tambahnya.
Perundingan RCEP juga dianggap sangat tidak demokratis, karena tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik.
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy, juga menjelaskan bahwa perundingan RCEP yang dimulai sejak 2013 kerap dilakukan secara rahasia, tertutup, dan jauh dari partisipasi publik. “Selama ini kita tidak pernah tahu apa yang dirundingkan oleh Pemerintah di dalam RCEP. Sangat kecil kemungkinannya dalam perundingan mengangkat isu tentang perlindungan hak perempuan. Bahkan, dampak langsung perjanjian itu nantinya akan dirasakan langsung terhadap perempuan. Dan bahkan lebih berat karena peran gender yang dilekatkan terhadap perempuan”, tegas Dewy.
Pengalaman Indonesia digugat di ICSID sudah banyak, seperti gugatan Newmont, Churcill Mining, Planet Mining, dan Ali Rafat dalam kasus Century. Bahkan data yang dilansir IGJ melalui Laporan ICSID 2015 menyatakan, Sektor tambang dan migas merupakan sektor yang paling banyak di gugat, menempati urutan ke 2 dari total kasus yang masuk ke ICSID setelah sektor ketenagalistrikan. “Di tahun 2015 saja, ICSID menerima gugatan di sektor tambang dan migas sebesar 27%, dan di sektor ketenagalistrikan sebesar 31%”, tambah Rachmi.
