JAKARTA – DPR meminta pemerintah tetap mempertahankan sistem digitalisasi pembayaran nasional yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam bernegosiasi dengan Pemerintah AS.
Karena sistem QRIS ini makin kuat posisinya di Asean dan sudah terkoneksi semuanya.
“Saya optimis pemerintah tetap mempertahankan QRIS itu, yakin negosiasi dengan marwah yang benar. Apalagi para menteri kabinet Prabowo-Gibran memiliki track record yang baik dan berpengalaman. Mereka menteri bukan baru tapi sudah senior,” kata Anggota Komisi XI DPR, Galih Dimuntur Kartasasmita kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Menurut Galih, Pemerintah AS itu salah kamar saat memprotes Indonesia terkait kebijakan QRIS. Karena sistemnya itu berbeda, dimana transaksi QRIS dan GPN itu mengambil dananya dari debit, sementara MasterCard dan Visa itu kartu kredit.
“Apalagi pengguna kartu kredit MasterCard dan Visa di Indonesia masih cukup banyak. Yang dipermasalahkan AS itukan, seolah-olah saat menjalankan sistem pembayaran itu mengurangi keuntungan MasterCard dan Visa,” ujarnya.
Politisi muda Golkar ini menegaskan bahwa QRIS tidak mengganggu penjualan MasterCard dan Visa Card, karena Indonesia tidak mengeluarkan Kartu Kredit baru sebagai kompetitor.
