JAKARTA-Kalangan DPR minta PT ASDP Indonesia segera melakukan kajian mendalam terkait proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Hal ini demi untuk mengantisipasi dan sekaligus memikirkan pergerakan penumpang ke depan.
“Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang luas. Karena itu, berbarengan dengan pembangunan IKN secara bertahap, maka lalu lintas barang akan naik,” kata Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dan PT.ASDP Indonesia terkait PMN Non Tunai, Selasa, (8/11/2022).
Lebih jauh Najib-sapaan akrabnya menekankan pelaksanaan pembangunan IKN di Kalimantan yang cukup panjang ini harus masuk menjadi rencana jangka panjang PT.ASDP Indonesia.
“Tentu pergerakan penumpang dan barang ini akan meningkat pesat. Paling tidak, sudah ada penelitian yang komprehensif dan tidak muncul secara tiba-tiba,” ujar anggota Fraksi PAN.
Politisi PAN ini mengapresiasi kinerja BUMN Penyeberangan.
Namun tetap menekankan perlunya langkah-langkah efisiensi yang tinggi.
“Jadi penggunaan teknologi, kita dorong agar perusahaan tersebut efisien, sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk negara,” terangnya.
Legislator dari Dapil Jabar II ini sepakat memberikan PMN Non Tunai kepada PT.ASDP Indonesia untuk menunjang kinerja perusahaan.
“Ya, intinya saya setuju soal PMN ini,” ungkapnya seraya mengulagi.
Hanya saja, Mantan Ketua DPW PAN Jawa Barat ini kembali mengingatkan agar ASDP tidak melupakan soal pelayanan kepada rakyat kecil.
“Karena soal public service obligation (PSO) saat ini perlu peningkatan pelayanan. Pasalnya, kita ini baru sekedar bisa menyeberangkan orang, belum membuat nyaman orang. Kita baru bicara benefitnya dulu ya,” ucapnya.
Namun demikian, Najib mengakui aspek pelayanan penyeberangan untuk wilayah barat sudah baik, misalnya saja rute penyeberangan Jawa-Sumatera dan Jawa-Bali.
“Cuma kita belum tahu, bagaimana layanan untuk rute Kalimantan dan kawasan Timur Indonesia, apakah sama kualitas dengan rute kawasan Barat,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi mengakui
PT ASDP Indonesia Ferry akan menerima Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berupa 5 kapal laut senilai Rp 204 miliar.
Rencananya, kapal tersebut akan digunakan untuk rute ke kawasan Jawa-Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, hingga kawasan Papua.
“Ada lima dan operasi di beberapa wilayah, hubungkan Kalimantan dan Lamongan, ada di Papua, NTT, Ternate, dan Mamberamo. Total adalah Rp 204 miliar,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (8/11).
