“Pemerintahan Jokowi sadar, setelah banyak fokus pada proyek infrastruktur. Perlu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM). Makanya, dana BOS dan Bidikmisi ditingkatkan,” ungkapnya.
Dalam RAPBN 2019, Biaya Operasional Sekolah diberikan untuk sekitar 20,3 juta seluruh siswa yang ada di Indonesia yang saat ini sekolah mulai dari SD sampai SMA mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke Madrasah Aliyah. Kemudian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu untuk masyarakat yang dalam kategori miskin, pesertanya sekitar 10 juta orang.
Namun nilai tanggungannya naik mencapai 100%. Awalnya, hanya Rp1,8 juta/3 bulan. “Sekarang penerimanya sekitar Rp3,2 juta/3 bulan,” ucapnya.
Sementara itu, Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menjelaskan pendekatan Pemerintahan Jokowi masih pendekatan alokasi. Belum sampai pada pendekatan stabilisasi dan distribusi. Karena APBN bukan hanya bicara alokasi saja.Tapi bicara bagaimana stabilisasi serta distribusi.
“Dengan fungsi seperti itu, saya mencatat 9 tantangan pemerintah yakni 4 tantangan dalam negeri, 5 tantangan eksternal. Misalkan rupiah melemah, mestinya export berkembang untuk mengimbangi kenaikan dolar,” jelas Noorsy.
Bahkan lanjut Noorsy, kalau pakai perhitungan BI dan BPS terakhir, neraca pembayaran tetap di posisi negatif. Kemudian defisit transaksi berjalan mencapai 3% tidak bergeser.
