Ia mempertimbangkan kebutuhan listrik yang semakin meningkat tiap tahun mendorong Pemerintah mengambil langkah cepat sehingga keberadaan proyek tersebut menjadi pesan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia yang sanggup menyelesaikan masalah. Lanjutnya, pemerintah akan mempercepat penyelesaian konstruksi PLTU Batang dalam jangka waktu tiga tahun dan segera beroperasi pada tahun 2019. “Saya tidak ingin selesai ditanda tangan saja. Saya harap bisa dilakukan di lapangan,” pesan Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. “Proyek PLTU Batang, Jawa Tengah menjadi proyek ketenagalistrikan Pemerintah Indonesia pertama. Dengan telah tercapainya finansial proyek ini, pembangunan fisik telah dimulai. Ada garansi pemerintah di sana,” tuturnya.
Ia menegaskan pencapaian ini adalah bukti nyata upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 75 Tahun 2014.
Selain Presiden RI, penandatangan financial close juga disaksikan langsung oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Keuangan. Turut hadir pula Menteri PUPR sebagai bagian dari peresmian beberapa proyek strategis dan prioritas nasional, yakni pembangunan lima ruas jalan tol.
