Pertama, dibuka kanal jalur independent, seperti pada Pilkada.
Atau kedua, setiap WNI secara individu berhak menjadi Paslon Pilpres 2024.
Salah satu dari dua alternatif ini tidak mengumandang di ruang publik oleh mereka, karena jauh dari kepentingan kekuasaan partai mereka sendiri, seperti kata orang bijak, “panggang masih jauh dari api”.
Jika PT 0%, sosok yang mereka usung di Pilpres, misalnya, menawarkan tokoh “pendobrak”, dapat mendongkrak suara bagi partainya.
Padahal, jika salah satu dari dua hal tersebut ditawarkan, maka sangat bisa diterima akal sehat mengedepankan kedaulatan rakyat.
Tentu, harus disertai argumentasi solutif berbagai permasalahan yang mengikuti dari salah satu dua alternatif tersebut.
Jadi, tidak boleh sekedar mewacanakan model penetapan Paslon Pilpres tanpa menawarkan pemecahan masalah yang meyertainya.
Anehnya lagi, tawaran di luar PT O – 100% tidak dikemukakan secara masif, terstruktur dan sistematis ke ruang publik, karena mereka tampaknya tetap menginginkan penentuan Paslon Pilpres 2024 agar partai tetap pegang kendali.
Ini persoalan permainan kekuasaan melalui kemasan/konstruksi pesan komunikasi politik.
Jadi, partai dan tokoh sentral, pengendali, faksi dominan serta pemilik logistik partai tidak mau melepaskan begitu saja dominasi tersebut.
