Oleh: H. Adlan Daie
Puan Maharani penuh percaya diri melontarkan pernyataan politik bahwa tahun 2024 (Insya Allah) akan ada Presiden perempuan.
Pernyataan itu disampaikanya dalam kunjungan politiknya “menyapa” Ribuan Srikandi (Relawan Perempuan) PDI Perjuangan di GOR Way Handak Kabupaten Lampung Selatan (25/8/2022).
Puan tidak menyebut nama secara eksplisit.
Tetapi merujuk pada posisi politiknya sebagai “key player”, yakni Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dengan jabatan politik ketua DPR RI tentulah Puan tokoh politik perempuan “paling mungkin” saat ini diusung menjadi capres 2024 dari PDI Perjuangan.
Satu-satunya partai politik pemegang “tiket” pencapresan (tanpa koalisi sekalipun).
Tantangan Puan dalam konteks menuju kursi Presiden 2024 bukan terletak pada konstitusi negara dan instrument turunannya: pemerintah, partai politik dan penyelenggara pemilu yang telah menjamin hak hak perempuan setara dalam kedudukan hukum dan pemerintahan melainkan pada problem kentalnya belenggu budaya patriarki atau pandangan “serba laki-laki” terhadap proses politik elektoral.
Dalam pandangan Closky seperti dikutip R. Shite dalam “Perempuan, kesetaraan, keadilan : Suatu tinjauan berwawasan gender” (2017) budaya patriarki adalah budaya pembentuk proses perempuan pada peran peran domestik seperti peran pengasuhan.
Sementara peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pengambil keputusan.
Peran yang dilekatkan para perempuan tersebut di atas “inferior” di arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan dengan isu-isu kekuasaan yang identik dengan dunia laki-laki.
Budaya patriarki di atas sangat kentara dan dominan dalam sejarah politik di Indonesia.
Bahkan dalam cacatan historis Wulan Sundarika (2017) perjuangan politik kaum perempuan dalam penulisan sejarah politik di Indonesia cenderung terpinggirkan.
Akibatnya, peran, kontribusi dan partisipasi politik kaum perempuan yang sangat luar biasa dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa tidak terekspose di ruang ruang literasi publik.
Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi Puan dalam konteks perjuangan menuju kursi Presiden 2024 adalah persepsi sebagian publik akibat belenggu nilai sosial, budaya dan tafsir keagamaan yang cenderung patriarkal kendatipun dari sisi rekam jejak politik, aspek intelegensia, kemampuan managerial dan kualitas kepemimpinan politik Puan telah teruji hingga berhasil menduduki kursi jabatan politik sebagai Ketua DPR RI.
Bahkan tercatat, sebagai perempuan pertama dalam sejarah parlemen di Indonesia.
Tentu Puan memiliki rekam jejak memadai dalam menembus belenggu budaya patriarkal kontestasi politik elektoral di Indonesia.
Pada Pileg 2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Solo Raya, Jawa Tengah dari pencalegan PDI Perjuangan dengan sistem pemilu “proporsional terbuka”, yakni memilih personal caleg Puan berhasil terpilih dengan raihan 200 ribu suara, tertinggi kedua dari seluruh caleg lintas partai.
Pada pileg 2019, lima tahun berikutnya dari dapil yang sama Puan kembali terpilih dengan raihan 400 ribu suara, tertinggi dari seluruh caleg lintas partai seluruh Indonesia.
Deskripsi singkat tentang potensi dan grafik elektoral Puan di atas meskipun bersifat “regional” telah menandai makin tingginya kesadaran pilihan politik publik terhadap tokoh politik perempuan, tidak bersifat affirmatif yang “diinjeksi” regulasi negara.
Basis representasi politiknya kokoh dan legitimated secara sosial dengan daya tunjang infrastruktur politik PDI Perjuangan yang solid dan berkonektivitas dengan brand dan gestur politik Puan sebagai politisi perempuan dari “trah” langsung Bung Karno.
Dalam konteks ini intensi, “passion”, rekam jejak elektoral dan kekuatan daya dukung infrastuktur politik PDI Perjuangan yang solid akan mendrive jalan takdir Puan pada jawaban kemungkinan di atas bahwa Puan memiliki potensi besar terpilih menjadi Presiden 2024.
Presiden perempuan pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung dalam kontestasi pilpres.
Insya Allah.
Wallahu a’lamu bish showab.
Penulis adalah Wakil Sekretaris NU Jawa Barat periode 2010-2021
