DPR juga memantau tata kelola tunjangan jabatan fungsional di instansi pusat dan daerah, serta usulan perubahan sistem penyaluran bantuan sosial dari model seumur hidup menjadi sistem lima tahunan.
Puan juga memastikan DPR megawal isu perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan internasional, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis di jenjang SD dan SMP, serta pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang tengah menjadi polemik belakangan ini.
Puan menegaskan perhatian DPR tidak terbatas pada isu-isu besar nasional, tetapi juga berasal dari laporan masyarakat yang terus berdatangan ke DPR RI setiap harinya.
“Masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR,” ucap Puan.
“Harapan rakyat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan lalu mengungkap laporan masyarakat yang diterima langsung oleh DPR.
Dalam satu tahun terakhir, DPR RI tercatat telah menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat.
