Puan Ungkap Dewan Sudah Terima 5.642 Laporan Rakyat dan Rampungkan 14 UU

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dengan menyampaikan laporan terhadap kinerja DPR selama tahun pertama masa periode 2024–2029. Ia menegaskan bahwa DPR terus menjalankan fungsinya secara aktif, baik dalam hal pembentukan undang-undang (UU) maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. "Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah, memiliki tanggungjawab bersama dalam membentuk UU untuk memenuhi kebutuhan legislasi nasional," kata Puan. Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan I Tahun 2025-2026 DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2025). Presiden Prabowo Subianto turut hadir untuk menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR. Puan pun mengungkap, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) selama satu tahun terakhir. Rincian capaian tersebut meliputi satu UU dari Komisi I, sepuluh UU dari Komisi II, satu UU dari Komisi VI, dan dua UU dari Badan Legislasi (Baleg). Sementara, komisi-komisi lainnya masih dalam tahap pembentukan dan pembahasan RUU yang menjadi bagian dari agenda legislasi nasional. Memasuki masa persidangan ini, DPR RI disebut memfokuskan pembahasan terhadap 11 RUU yang telah memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I. Puan menekankan meskipun kuantitas penting, DPR RI lebih mengutamakan kualitas produk legislasi yang dihasilkan. "DPR RI akan selalu memprioritaskan pembentukan UU yang berkualitas, sehingga lebih mengejar kinerja kualitasdaripada kuantitas," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Puan juga menjelaskan kompleksitas dalam menyusun perundang-undangan selama ini. Sebab, DPR dan Pemerintah kerap berada di posisi penengah antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Situasi ini, menurutnya, menuntut keberimbangan dalam mendengar dan merumuskan setiap norma hukum. "DPR RI dan Pemerintah sering berada pada posisi di tengah-tengah berbagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda seperti antara majikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, aparatur dan rakyat, penyedia jasa dan pengguna, serta berbagai relasi sosial lainnya," ucap Puan. "Seperti menjadi wasit di tengah pertandingan olahraga, semua pihak merasa benar, dan kalau ada peluit dibunyikan, yang protes juga akan banyak, belum lagi pengamat-pengamatyang memberi komentar pro dan kontra. Tapi begitulah demokrasi: ramai, penuh aspirasi, dan harus sabar mendengar sebelum mengetok palu," tambahnya. Di tengah dinamika itu, Puan menekankan bahwa DPR tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam menyusun aturan hukum. "Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah bersikap adil dan bijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Konstitusi menghendaki agar hukum dapat menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara," ungkap Puan. Dalam menyusun undang-undang, DPR juga disebut membuka ruang partisipasi publik secara luas. Menurut Puan, keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dari demokrasi substantif. "Untuk itulah, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan syarat yang sangat penting. Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat," tegas Cucu Bung Karno itu. Selain fungsi legislasi, Puan menyatakan DPR juga menjalankan peran pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. Ia kemudian merinci sejumlah isu aktual yang tengah menjadi perhatian publik dan telah ditindaklanjuti oleh DPR. Beberapa di antaranya seperti penanganan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK, rencana penertiban tanah terlantar, pelaksanaan program Sekolah Rakyat, serta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR juga memantau tata kelola tunjangan jabatan fungsional di instansi pusat dan daerah, serta usulan perubahan sistem penyaluran bantuan sosial dari model seumur hidup menjadi sistem lima tahunan. Puan juga memastikan DPR megawal isu perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan internasional, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis di jenjang SD dan SMP, serta pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang tengah menjadi polemik belakangan ini. Puan menegaskan perhatian DPR tidak terbatas pada isu-isu besar nasional, tetapi juga berasal dari laporan masyarakat yang terus berdatangan ke DPR RI setiap harinya. "Masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR,” ucap Puan. “Harapan rakyat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Puan lalu mengungkap laporan masyarakat yang diterima langsung oleh DPR. Dalam satu tahun terakhir, DPR RI tercatat telah menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat. Jika dihitung per hari, terdapat sekitar 15 hingga 16 laporan yang disampaikan kepada DPR. "Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah secara cepat dan tepat," sebut Puan. "Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif," imbuhnya. Adapun dalam rapat paripurna ini, Prabowo akan menyerahkan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR. Apa yang disampaikan Prabowo ini akan menjadi landasan pembahasan RAPBN 2026 antara DPR dengan Pemerintah.

Masuki Tahun Kedua DPR 2024–2029

Gerak Bakti Sosial 2026, DNIKS Dukung Pengentasan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Sosial

DPR Jangan Mengintervensi Kerja Penyidik Polda NTT

DPR: Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Hemat Uang Negara

MK Tolak Permohononan Masyarakat Sipil, PPN Bisa Naik Sampai 15%

Berita Terkait

Gerak Bakti Sosial 2026, DNIKS Dukung Pengentasan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Sosial

DPR Jangan Mengintervensi Kerja Penyidik Polda NTT

BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia

Novita Hardini Dorong Budaya dan Ekonomi Kreatif Dongko

Peran Manajer Investasi: Sains di Balik Konstruksi Portofolio

BMW Menjadi Dasar Komunikasi BANSER, Apa Itu?

MK Tolak Permohononan Masyarakat Sipil, PPN Bisa Naik Sampai 15%

Wakil Direktur Utama Tambah Kepemilikan di HEAL

Idrus Marham: Ketum Golkar Dukung Penuh Program Presiden Prabowo

Berita Populer

Kematian YBS dan Gestur Politik Murahan Bupati Sikka

Hamdan Zoelva Soroti Polemik HPL dan Putusan Serta Merta dalam Seminar Hukum Agraria di PSHA FH Usakti

Solider dengan Mgr Paskalis, Umat Katolik Tuntut Transparansi Lewat Aksi Seribu Lilin

Luncurkan GMA Affiliate Mega Pro, Gus Choi: Bisnis Gotong Royong Untuk Mencapai Kesejahteraan

Puradelta Lestari (DMAS) Catat Marketing Sales Rp1,6 Triliun pada 2025

Opini

Bukan Sekadar Laga, Global Trans Cup II Jadi Ajang Perkuat Soliditas Diaspora Manggarai Raya Jabodetabek

BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia

Novita Hardini Dorong Budaya dan Ekonomi Kreatif Dongko

BMW Menjadi Dasar Komunikasi BANSER, Apa Itu?

Dewan Ekonomi Nasional Usul Pejabat Baru Isi Jabatan Dirut BEI

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda

Puan Ungkap Dewan Sudah Terima 5.642 Laporan Rakyat dan Rampungkan 14 UU

Masuki Tahun Kedua DPR 2024–2029

BacaJuga :

DPR: Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Hemat Uang Negara

MK Tolak Permohononan Masyarakat Sipil, PPN Bisa Naik Sampai 15%

Berita Terkait

Berita Populer

Opini

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda