Oleh karena itu, Puan berharap penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 telah mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026.
Ia mengatakan bahwa APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas.
“Kebutuhan Belanja Negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Karena itu dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, maka Pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” sebutnya.
Puan pun mengatakan, selama 1 tahun terakhir Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengkonsolidasikan program kementerian/lembaga (K/L), termasuk melakukan efisiensi anggaran K/L.
Kepada Prabowo, Puan juga bercerita soal dinamika rapat-rapat kerja antara DPR dengan kementerian/lembaga selama beberapa waktu belakangan ini.
Khususnya terkait efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Prabowo.
“Bapak Presiden Yang Terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, Kementerian/Lembaga curhat-nya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya, curhat masalah ‘cinta segitiga’ (yaitu) program prioritas, tambahan anggaran dan kebijakan efisiensi,” ungkap Puan.
