Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut, mengatakan ada dua hal penting yang harus diwujudkan dari kepedulian terhadap risiko bencana alam, yaitu kepatuhan atas penerapan aturan standar bangunan (building code) dan zonasi daerah rawan bencana.
“Peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat besar dalam hal ini, salah satunya lewat pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus memperhatikan dua aspek tersebut,” ujarnya.
Plt Kepala Balitbang Kementerian PUPR Lukman Hakim selaku ketua panitia mengatakan, lokakarya yang digelar oleh Kementerian PUPR bersama AIPI tersebut diikuti oleh sekitar 129 peserta dari sejumlah Kementerian/Lembaga.
Menurutnya acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan akan risiko bencana alam melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), lewat diskusi panel terbuka serta belajar dari pengalaman gempa-gempa sebelumnya yang dituangkan dalam buku-buku gempa hasil kajian.
Dalam acara tersebut Menteri Basuki juga didampingi Plt Kepala Balitbang Kementerian PUPR Lukman Hakim, Sekretaris Balitbang Herry Vaza, serta Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin. (*)
