Dikatakan Menteri Basuki, selama ini Kementerian PUPR terus berupaya mendorong pengembangan sistem irigasi di Indonesia dengan aktif menjadi anggota di International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) dan Indonesian National Committee on Irrigation and Drainage (INACID).
“Saat pertemuan 3rd World Irrigation Forum di Bali September 2019 lalu, saya usulkan agar Kementerjan Pertanian untuk ikut aktif menjadi anggota,” ungkapnya.
Menteri Basuki menambahkan untuk mempercepat tindak lanjut proses MoU, tidak perlu lagi ada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Direktur Jenderal terkait di kedua Kementerian. “Langsung saja tidak perlu prosedural. Supaya lebih cepat, langsung bekerja,” ucapnya.
Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, Kementan dan Kementerian PUPR merupakan kedua instansi yang tak dapat dipisahkan lantaran infrastruktur SDA dan kegiatan pertanian tidak terpisahkan.
“MoU ini bagian dari konsolidasi teknokratik antara dua kementerian. Diharapkan dengan ini memberikan ruang kepada kami menata lebih baik pertanian, berakselerasi lebih kuat,” kata Menteri Syahrul.
Adapun MoU yang ditandatangani hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Basuki dan Menteri Syahrul pada 8 November 2019 lalu, di mana keduanya sepakat untuk mensinergikan program ketahanan pangan lima tahun kedepan.
