Ditambahkan Menteri Basuki, tugas sebagai tenaga pendamping ini menjadi bagian penting tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.
“Ini merupakan tugas khusus yang tidak akan dialami oleh semua PNS. Tugas lapangan seperti ini akan membentuk karakter Saudara sekalian ke depan dalam bekerja. Manfaatnya mungkin baru akan dirasakan dalam 10 tahun lagi,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengungkapkan, dari tiga pilihan rumah tahan gempa, RISHA menjadi model yang paling banyak dipilih warga untuk membangun kembali rumahnya.
“Antusiasme masyarakat sangat besar untuk membangun RISHA sehingga kita perkirakan adanya kebutuhan produksi material untuk 300 unit rumah setiap hari. Namun saat ini material di lapangan masih kurang sehingga harus ditambah dari luar NTB,” katanya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyatakan, bahwa dari sekitar 75.000 rumah warga yang telah teridentifikasi rusak berat, sebanyak 40% nya atau 30.000 unit dipilih warga menggunakan teknologi RISHA.
“Jika kita harus selesaikan 30.000 dalam waktu 6 bulan, berati dalam 1 bulan harus siap sekitar 5 ribu, artinya dalam 1 hari dibutuhkan 100 hingga 200 unit. Sementara produksi materialnya saat ini baru bisa mencukupi sekitar 30-40 perhari. Untuk itu perlu peningkatan produksi yang melibatkan BUMN dan UMKM,” ujar Danis.
Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lolly Martina Martief, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luthfiel Anam Achmad dan sejumlah pimpinan tinggi pratama di Kementerian PUPR. (*)
