JAKARTA-Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) DPR menegaskan lembaga legislatif merupakan obyek vital (obvit) yang benar-benar harus aman dari berbagai ancaman, termasuk serangan hacker. Karena DPR memiliki segudang data yang harus dilindungi. “Sistem informasi keamanan digital memang “berlapis”. Karena lembaga negara, jadi menyangkut keamanan data,” kata Kepala Pusdatin Nunu Nugraha Khuswara kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2019).
Oleh karena itu, kata Nunu, Pusdatin menjaga ketat sistem keamanan cyber tersebut. Karena itu, pihaknya memiliki SDM yang berkualitas bersertifikat resmi secara nasional. “Ada beberapa orang tenaga IT kita yang profesional dan memiliki keahlian tinggi,” tambahnya.
Makanya, lanjut Nunu, Pusdatin tak mau main-main soal keamanan cyber ini, apalagi sampai kebobolan data. “Pihak-pihak yang mau membobol, selalu terdeteksi,” ujarnya seraya meyakinkan.
Saat ditanya apa saja program Pusdatin, Nunu menjelaskan pihaknya menerima permintaan pembuatan aplikasi dari berbagai sektor, terutama di lingkungan Setjen DPR RI. “Misalnya, ada dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), kemudian juga BKSAP DPR dan lain-lainnya,” paparnya.
Bahkan, sambungnya, ada juga yang meminta dibuatkan website lembaganya. Untuk mempublikasikan berbagai kegiatannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu kinerja lembaga tersebut. ***
