JAKARTA-Perjalanan sejarah soal munculnya konvensi capres di Indonesia ini sebenarnya lebih karena “terpaksa”.
Misalnya di Partai Golkar, dulu akibat Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung ketika itu tersangkut kasus Bulog.
“Konvensi yang digelar PD, juga akibat SBY tidak bisa nyapres lagi. Kalau tidak, belum tentu ada konvensi di Demokrat,” kata Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam diskusi ‘Posisi konvensi Partai Demokrat di tengah dinamika koalisi’ Rabu (23/4/2014).
Menurut Qodari, sistem konvensi itu merupakan langkah terbaik untuk memilih capres, seperti di Amerika Serikat.
Karena itu partisipasi dan kepercayaan rakyat AS sangat tinggi terhadap partai.
Berbeda dengan Indoensia, parpol terus mengalami penurunan kepercayaan.
“Kalau di AS siapapun capresnya, maka akan didukung karena ikatan emosional rakyat terhadap Demokrat sangat tinggi, juga Republik. Tapi, tidak di Indonesia dengan banyaknya partai ini,” ujarnya.
Hal itu kata Qodari, karena partai di Indonesia tidak mengalami konsolidasi.
Sehingga tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai makin menurun dari 70 %, 50 %, dan 30 %.
Karena itu, figur capres-cawapres akan menentukan pilihan rakyat.
“SBY misalnya, butuh waktu panjang sejak menjadi menteri di era pemerintahan Megawati 2002 sampai pemilu 2009 plus BLT dan sebagainya. Tanpa plus-plus itu juga belum tentu dukungan rakyat akan besar,” tambahnya.
