Quo Vadis Absennya Korupsi di Indonesia

Oleh: Dr. (Cand.) Shri Hardjuno Wiwoho, S.H., M.M. Dewasa ini, korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Praktik culas ini telah merajalela di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, peradilan, bisnis, hingga pendidikan. Dampaknya pun sangat amat terasa mulai dari menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan memperlebar kesenjangan sosial. Namun, apakah absennya korupsi di Indonesia hanya sebuah mimpi belaka, atau mungkinkah kita mewujudkan masyarakat yang bersih dan berintegritas? Realitas Korupsi di Indonesia Tidak bisa dipungkiri, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparency International secara konsisten menempatkan Indonesia pada peringkat yang kurang memuaskan. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, skor IPK Indonesia masih jauh dari ideal. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor 34 (skala 0-100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melukiskan gambaran suram mengenai korupsi di Indonesia. Setiap tahun, KPK menangani ratusan kasus korupsi yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pejabat publik, politisi, pengusaha, hingga aparat penegak hukum. Modus operandinya pun semakin beragam dan canggih, mulai dari penyuapan, gratifikasi, penggelapan uang negara, hingga penyalahgunaan wewenang. Tapi jauh dari itu, lembaga anti rasuah tersebut masih banyak dibanjiri kritik oleh masyarakat khususnya pasca revisi undang-undang tahun 2019. Dampak Korupsi yang Meluas Korupsi bukan sekadar kejahatan kerah putih yang merugikan keuangan negara. Dampaknya jauh lebih luas dan kompleks, menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menyebabkan kerugian finansial yang besar, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan daya saing bangsa. Korupsi juga merusak kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan infrastruktur, dan mempersulit akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, korupsi juga berdampak serius pada tatanan sosial dan politik. Korupsi menumbuhkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Korupsi juga melemahkan demokrasi, mendistorsi proses pengambilan keputusan, dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan. Upaya Pemberantasan Korupsi Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar dan menjerat para pelaku ke meja hijau. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak tantangan dan kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah masih lemahnya sistem penegakan hukum. Banyak kasus korupsi yang mandek di tingkat penyidikan atau penuntutan, atau bahkan tidak tersentuh sama sekali karena adanya intervensi politik atau jaringan mafia. Selain itu, budaya korupsi yang masih mengakar kuat di masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi. Absennya Korupsi: Sebuah Visi yang Mungkin Meskipun korupsi masih menjadi masalah pelik di Indonesia, absennya korupsi bukanlah sekadar angan-angan kosong. Beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru telah berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan tingkat korupsi yang sangat rendah. Hal ini membuktikan bahwa absennya korupsi bukanlah utopia, melainkan sebuah visi yang mungkin diwujudkan dengan komitmen dan kerja keras. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terpadu yang melibatkan semua elemen masyarakat. Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif. Masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik. Peran Pendidikan dan Budaya Antikorupsi Selain upaya-upaya struktural, pendidikan dan budaya juga memainkan peran penting dalam mewujudkan absennya korupsi. Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anak harus diajarkan tentang nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak usia muda. Mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang bahaya korupsi dan cara-cara mencegahnya. Selain itu, perlu juga dibangun budaya antikorupsi yang kuat di masyarakat. Budaya antikorupsi adalah seperangkat nilai, norma, dan praktik yang menolak segala bentuk korupsi dan menjunjung tinggi integritas. Budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, bisnis, maupun sosial. Menggagas Masa Depan Indonesia Tanpa Korupsi Absennya korupsi bukan hanya tentang menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Absennya korupsi juga berarti menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Absennya korupsi berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang dan meraih mimpi-mimpinya. Absennya korupsi adalah sebuah cita-cita yang mulia dan menantang. Namun, cita-cita itu bukan tidak mungkin dicapai. Dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi dari semua elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Indonesia yang bersih, berintegritas, dan berdaya saing. Indonesia yang menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia tanpa korupsi, sebuah mimpi yang terus bergelora dalam sanubari setiap anak bangsa. Menggagas masa depan tanpa korupsi bukanlah sekadar utopia, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan bersama. Melalui pendidikan antikorupsi sejak dini, kita menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada generasi penerus, membangun fondasi kokoh bagi bangsa yang bermartabat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik, kita membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu menjadi benteng terakhir dalam memberantas korupsi. Tidak ada tempat bagi koruptor di bumi pertiwi, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang adil. Inovasi teknologi menjadi senjata ampuh dalam perang melawan korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Pelayanan publik yang terintegrasi secara online, pemantauan anggaran yang real-time , serta pelaporan gratifikasi yang mudah diakses, semua ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Namun, semua upaya ini tidak akan berarti tanpa perubahan paradigma dalam diri setiap individu. Korupsi bukan hanya masalah sistem, tetapi juga masalah moral. Kita harus berani melawan budaya korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat. Mulai dari hal kecil, seperti menolak memberikan atau menerima suap, hingga berani melaporkan tindakan korupsi yang kita saksikan. Dengan tekad dan semangat kebersamaan, kita pasti bisa menggagas masa depan Indonesia tanpa korupsi, sebuah masa depan yang gemilang dan penuh harapan. Penulis Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Kalau Kasus Tom Lembong Bermotif Politik, Siapa yang Bermain?

Niat di Balik Skema Subsidi Menjadi BLT: Kenaikan Harga dan Beban Rakyat

Pudjiadi and Sons Distribusi Dividen Rp1,595 Miliar pada 12 Juli 2024

PYFA Resmi Akuisisi Probiotec Senilai AUD251,32 Juta

Berita Terkait

Kalau Kasus Tom Lembong Bermotif Politik, Siapa yang Bermain?

Niat di Balik Skema Subsidi Menjadi BLT: Kenaikan Harga dan Beban Rakyat

Penetapan Tom Lembong Tersangka Impor Gula, Sarat Kepentingan Politik

Si Kecil Dan Gesit Jadi Uskup Labuan Bajo

Tebang Pilih Kasus Korupsi

Membasmi Hakim Korup

PYFA Resmi Akuisisi Probiotec Senilai AUD251,32 Juta

Produsen Snack Kacang Ini Bidik Dana IPO Rp75 Miliar

RUPST SMRA Setujui Pembagian Dividen Rp148,57 Miliar, Setara Rp9/Saham

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Bos Garuda: Harga Tiket Jelang Tahun Baru Tak Naik

DPR: Hapus Utang Pinjol Masyarakat Bawah

Kapolri Tegaskan Tindak Anggota Terlibat Judol

Meutya: Industri Penyiaran Dapat Berkontribusi Wujudkan Visi Asta Cita

OJK: Pinjol Ilegal Marak Karena Server Ada di Luar Negeri

Berita Populer

Kadis Damkar Kota Depok: Penanganan Kebakaran Sesuai SOP

Imam-Ririn Unggul Dalam Debat Pilkada Depok Versi Netizen di Media Sosial

Langgar SOP, Persepi Sanksi Lembaga Survei Poltracking

TPDI Laporkan Sejumlah Oknum Polisi ke Propam Mabes Polri

Triputra Agro Persada Bagikan Dividen Interim Rp76 per Saham pada 20 November 2024

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Quo Vadis Absennya Korupsi di Indonesia

BacaJuga :

Pudjiadi and Sons Distribusi Dividen Rp1,595 Miliar pada 12 Juli 2024

PYFA Resmi Akuisisi Probiotec Senilai AUD251,32 Juta

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist