Oleh: Said Abdullah
Kita tahu semua, tahun 2024 adalah tahun politik, di tengah demokrasi kita yang malah surut mundur.
Kondisi ini membuat para investor memiliki banyak analis sebelum mereka melakukan investasi.
Dan sudah barang tentu, mereka menghitung seluruh risiko risikonya.
Kita akan melaksanakan pemilu legislative (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) bulan depan.
Dan berdasarkan pada peta politik yang ada, besar kemungkinan pilpres akan berlangsung dua putaran, dan besar kemungkinan juga akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) jika melihat kecenderungan tahapan pemilu yang tidak jurdil.
Keadaan ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha karena dinamika politik yang cenderung labil.
Karenanya, di perkirakan, investor akan menunggu, setidaknya setahun setelah pilpres.
Artinya baru tahun 2025 mereka melihat perkembangan konsolidasi kekuasaan di pemerintahan dan DPR.
Sepanjang konsolidasi kekuasaan hasil pemilu 2024 belum terjadi, para investor akan lebih menahan diri.
Dari konsolidasi di pemerintahan itulah, pemerintah yang terpilih baru bisa menyusun kebijakan untuk meyakinkan investor.
Jadi kalau target investasi pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, dari Rp. 1.400 triliun menjadi Rp. 1.617 triliun saya kira tidak mudah di capai oleh pemerintah karena pertimbangan politik dalam negeri diatas.
