Menurut dia, 625 di antaranya merupakan sidang perkara pidana khusus.
“Kemudian untuk tindak pidana khusus, ada 625 pelaksanaan sidang untuk pidana khusus,” kata dia.
Burhanuddin menyatakan, memang ada persoalan dalam pelaksanaan persidangan online. Namun, kejaksaan terus memperbaiki berbagai kendala yang ditemui dari hari ke hari.
Dia pun mendorong agar pelaksanaan persidangan online ini diatur dalam revisi UU KUHAP.
“Terobosan positif ini tentunya perlu dikukuhkan menjadi norma baru melalui revisi KUHAP. Dan ke depan saya mengharapkan hal-hal yang darurat ini mungkin ada aturannya yang baku,” ujar Burhanuddin.
Sementara itu, Burhanuddin berharap kejaksaan dapat menggelar persidangan langsung lagi dalam waktu dekat.
“Insya Allah ke depan mungkin ada perbaikan-perbaikan. Mungkin kami ke depan insya Allah kita bisa lagi persidangan (langsung), karena akan lebih efektif sebenarnya kalau sidang langsung dalam hal pembuktian. Ini sedikit kurang efektif dalam hal pembuktian kalau menggunakan online,” pungkasnya. ***
