JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan tak akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI).
Alasannya, presiden menghormati dan mematuhi keputusan hukum.
“Saya tegaskan bahwa Pak SBY tak akan membubarkan FPI. Kita ini negara Pancasila dan negara hukum,” kata anggota Komisi III DPR RI, FPD Ruhut Sitompul dalam diskusi ‘Presiden SBY Vs FPI’ bersama Budayawan, Ridwan Saidi Jakarta, Kamis (25/7).
Namun Ruhut meminta agar aparat kepolisian mengusut tuntas dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Jadi kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas yang melanggar hukum. FPI ini kita serahkan kepada rakyat, karena kini memang berhadapan dengan rakyat,” tegasnya.
Menurut Ruhut, FPI merupakan sebuah tirani minoritas. Dengan bertidak anarkis itu, diharapkan mayoritas muslim mau mendukung.
Namun ternyata sebaliknya, umat Islam malah menghujat FPI.
“FPI itu tirani minoritas,” ucapnya.
Diakui Ruhut, tidak ada yang tidak bisa dibubarkan.
Jangankan ormas, partai saja bisa dibubarkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Rakyat sekarang ini sudah cerdas. Jadi, FPI harus waspada bahwa yang dihadapi adalah rakyat,” tambahnya.
Bahkan kata Ruhut, meski Ketua FPI Habib Rizieq mengatakan Presiden SBY itu ‘pecundang dan fitnah’ karena tak akan mentolerir tindakan anarkis FPI, justru BY tak terpancing dengan serangan FPI.
“Sebagai kepala negara, selayaknya beliau bersikap demikian,” imbuhnya.
Sementara itu, Budayawan Ridwan Saidi sangat menyayangkan sikap FPI yang menyebut Presiden SBY sebagai ‘pecundang dan pemfitnah’.
Sebagai kepala negara, FPI justru harus menghormati Presiden SBY dengan berkata yang sopan, etis, dan berakhlakul karimah.
“Presiden SBY sebagai kepala negara, meski saya tidak memilih beliau dalam pemilu 2009 silam itu, tetap harus dihormati. Jadi, saya terhina dengan ungkapan Habib Rizeq itu,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Ridwan, dengan membawa nama besar Islam dan memakai pakaian tradisi Arab Saudi, FPI itu melakukan dua pelanggaran sekaligus.
