JAKARTA-Tantangan menyusunan RAPBN 2020 semakin berat ke depan.
Apalagi ekonomi global semakin tidak menentu.
Karena itu sebaiknya penerapan APBN 2020 harus banyak berpihak pada ekonomi kerakyatan.
“Selama ini, saya melihat kalangan yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari APBN adalah korporasi-korporasi besar,” kata Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) Witjaksono dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) berthema ‘Mengukur Keberpihakan Anggaran dan Refleksi RAPBN 2020’ di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Deputi Pembangunan Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi Sardjoko, anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, dan Staf Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Burhanuddin Saputu.
Lebih jauh kata Witjak-sapaan akrabanya, pengusungan tema tentang anggaran 2020 tidak terlepas dari inisiasi Wakil Presiden Indonesia terpilih KH Ma’ruf Amin yang menginginkan adanya terobosan dalam hal ekonomi.
Kiai Ma’ruf menggaungkan arus baru ekonomi Indonesia untuk lebih memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin.
“Wacana-wacana ini akan terus kita bahas sebagai ukuran-ukuran fundamental bahwa negara ini harus ada keberpihakan kepada orang bawah (miskin) di dalam APBN,” kata Witjak.
