“Hal ini memastikan akses masyarakat dalam menikmati jalan yang berkualitas akan lebih besar,” katanya.
Huda menilai arah kebijakan ini menggembirakan.
Ia menegaskan bahwa bukan berarti jalan tol tidak penting, tetapi membebani APBN untuk pembangunan jalan tol sekaligus mengabaikan jalan nasional tidak akan memberi dampak besar terhadap terwujudnya konektivitas yang adil dan setara.
“Jalan tol penting untuk arus logistik dan mobilitas cepat, tetapi keberpihakan pada jalan nasional justru akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan konektivitas yang merata, daerah-daerah non-metropolitan juga dapat tumbuh dan berkembang,” tegasnya.
Politisi PKB ini menegaskan Komisi V, akan mengawal implementasi program pembangunan dan preservasi jalan nasional ini agar benar-benar berjalan sesuai target.
Dia berharap pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan nasional tidak terpusat di Jawa saja tetapi juga disebar secara merata ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
“Kami berharap jalan-jalan nasional di luar Jawa menjadi prioritas agar akses masyarakat lebih terbuka sehingga mendongkrak intensitas hubungan ekonomi dan sosial mereka,” pungkasnya.
