JAKARTA– Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkutimengatakan digitalisasi kepolisian bukan merupakan hal urgen.
Akan tetapi reposisi dan reformasi Polri merupakan hal yang paling urgen untuk didesak oleh masyarakat sipil demi melahirkan pemolisian sipil berintegritas.
“Digitalisasi kepolisian bukan merupakan hal urgen. Hal urgen itu adalah reposisi dan reformasi kepolisian. Maka dari itu, perlu didorong oleh semua kekuatan masyarakat sipil” jelas Ray Rangkuti Direktur LIMA Indonesia pada kegiatan rilis temuan survei dan diskusi publik dengan judul “Urgensi Digitalisasi Kepolisian Menuju Pemolisian Sipil Berintegritas” pada acara yang diadakan oleh Civil Society for Police Watch di Hotel Balairung, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Maret 2025.
Problem utama bangsa Indonesia, kata Ray, digitalisasi kepolisian hanya untuk menjadi program gagah-gagahan. Padahal, digitalisasi kepolisian bukan untuk itu, melainkan bertujuan dalam mendekatkan pelayanan kepada publik.
Namun, digitalisasi yang terjadi pada hari ini pada hampir setiap Kementerian/Lembaga negara di Indonesia hanya sekedar gagah-gagahan.
Ray mencontohkan, gagah-gagahan yang saya maksudkan yakni tidak terlepas dari mental birokrasi Indonesia yakni negara slogon.
