JAKARTA-Majelis Nasional Forum Alumni HMI-wati (FORHATI) menilai dinamika kehidupan masyarakat terkait Pilpres 2019 mengarah pada terjadinya friksi. Tentu saja , pembiaran tersebut berbahaya bagi pemahaman atas hakekat persatuan Indonesia sebagai ruh integrasi dan integritas nasional. “Akibatnya, proses konsolidasi demokrasi tidak berjalan. Karena terjadi benturan pemahaman tentang hakekat kebangsaan, yang terkesan hendak memisahkan dimensi ke-Indonesiaan dan keIslaman,” kata Koordinator Presidium Forhati, Hanifah Husein dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Padahal, kata Hanifah, sejarah menunjukkan dimensi kebangsaan yang tumbuh sejak 1905 berdasarkan esensi nilai ke-Indonesia-an, ke-Islam-an, dan kebudayaan yang beragam. “Dimensi kebangsaan itulah yang tercermin dalam Pancasila yang menawarkan nilai religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi kerakyatan dan keadilan,” tambahnya.
Lebih jauh kata istri mantan Menteri BPN/ATR, pemerintah belum memusatkan perhatian pada penegakan hukum berkeadilan. Kebijakannya terkesan tebang pilih dalam memperlakukan masyarakat. Bahkan penegak hukum cenderung disibukkan oleh praktik-praktik kasus tertentu, seperti ujaran kebencian. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan daya kritis masyarakat.
