Sementara dari aspek sosial, lanjut Hanifah, sepanjang 2018 terjadi pembiaran atas ketimpangan atau disparitas sosial yang terkait dengan melemahnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Salah satunya, ditandai oleh krisis dalam penyelenggaraan jaminan sosial. “Begitupun dengan penyediaan lapangan kerja dan usaha. Ditambah lagi dengan maraknya isu kehadiran tenaga kerja asing.
Forhati juga menyoroti masalah ekonomi. Apalagi berbagai persoalan ekonomi telah menyeret bangsa ini ke dalam silent crisis. Kondisi ekonomi nasional dianggap tidak cukup kuat menghadapi beragam fluktuasi ekonomian global. Sehingga menggoyahkan kekuatan moneter dan berujung pada kondisi perekonomian bangsa secara keseluruhan.
Pemerintah dinilai tak pernah mengemukakan secara terbuka kondisi neraca keuangan negara yang sebenarnya, terutama terkait dengan penanaman modal asing (Foreign Direct Invesment). Begitupun dengan utang luar negeri pemerintah dan utang swasta.
“Berbagai kebijakan terkait pembangunan infrastruktur, belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh rakyat, termasuk dampak kesejahteraannya,” terangnya.
Dilapangan justeru terjadi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat termasuk penurunan daya beli.
Pelemahan rupiah, namun tidak signifikan dengan pengurangan impor, sehingga defisit transaksi berjalan tetap terjadi.
