Perbaikan pelayanan publik ini tidak hanya di pusat, tetapi juga sudah mulai dilaksanakan di daerah, terutama pemerintah provinsi.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota pun turut bekerja keras untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
“Saya melihat banyak sekali respon positif. Kabupaten dan kota sudah ada yang dapat menjadi contoh,” ujarnya.
Sementara iti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyampaikan bahwa reformasi birokrasi sebagai agenda nasional yang telah menjadi bagian dari perencanaan nasional jangka panjang.
Untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi guna meningkatkan daya saing bangsa, pada tahun 2011 telah menetapkan 9 program percepatan reformasi birokrasi, yakni penataan struktur birokrasi; penataan jumlah dan distribusi PNS; penataan sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka; profesionalisme PNS; pengembangan sistem pemerintahan elektronik (e-govt); peningkatan pelayanan publik; peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; peningkatan kesejahteraan PNS; serta Efisiensi penggunaan fasilitas dan prasarana kerja PNS.
Komentari tentang post ini