Selain gagal membangun politik yang bersih, Sasmito yang juga pemrakarsa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) ini menilai pemerintahan ini juga tidak mampu membawa bangsaini keluar dari jerat kemiskinan.
Terbukti, selama 10 tahun Jokowi memerintah, fundamental ekonomi negara juga rapuh.
Hal ini disebabkan, ekonomi dibangun dengan utang.
Saking seringnya berutang, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah dilabeli ‘ratu utang’.
Menurutnya, tumpukan utang ini menjadi bom waktu bagi masa depan Indonesia.
Sasmito menilai tumpukan utang ini disebabkan tata kelola keuangan negara yang amburadul.
Patut diduga tata kelolanya melanggar konstitusi- menabrak UU dengan APBN selalu besar pasak daripada tiang.
Berdasarkan catatannya, dia menegaskan, UU APBN sejak 20 tahunterakhir (mulai dari 10 tahun rezim SBY dan 10 tahun rezim Jokowi juga cacat hukum.
Terbukti, sampai saat ini, lebih dari Rp 1000 Triliun uang pajak rakyat yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan justru dipakai membayar bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah ex BLBI Gate.
Dan ironisnuya, pembayaran bunga obligasi ex BLBI gate ini tidak dihentikan pemerintah, tetapi malahan dinikmati bersama.
“Jadi, APBN kita cacat hukum,” tegasnya.
Dia menduga telah terjadi korupsi sistemik yang sengaja dibiarkan oleh para penegak hukum dan DPR RI sebagai wakil rakyat yang ternyata semua melakukan pembiaran saja.
Untuk itu, revolusi keuangan negara sangat penting sebagai tindak lanjut revolusi mental presiden Jokowi yang 10 tahun terakhir ini terbukti tidak jelas tolok ukurnya secara kwantitative.
“Saatnya, rakyat bangkit membela kepentingan negara agar negara kita selamat dari jerat utang yang menggunung. Kasihan anak cucu kita dikemudian hari,” pungkasnya.
