“Tragedi Agustus Kelabu belum juga menunjukkan penyelesaian yang tuntas dan akuntabel. Kini publik kembali disuguhi kematian warga sipil di tangan aparat. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan impunitas ini terus-menerus dibiarkan?”
DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti minimnya hasil konkret dari pembentukan tim reformasi kepolisian yang selama ini digadang-gadang sebagai jawaban atas krisis kepercayaan publik.
“Tim reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada rekomendasi normatif. Sampai hari ini, publik belum melihat perubahan signifikan dalam doktrin penggunaan kekuatan, pola pengawasan, maupun kultur kekerasan di lapangan dan juga praktet KKN yang mengakar dalam Kepolisian. Reformasi yang tidak menyentuh struktur komando, sistem promosi, dan mekanisme pengawasan eksternal hanyalah kosmetik,” tegas Bung Dendy.
Sehubungan dengan itu, kami DPD GMNI DKI Jakarta menyatakan sikap:
- Mengutuk keras tindakan kekerasan yang menyebabkan tewasnya Arianto Tawakal dan mendesak proses hukum pidana yang transparan, terbuka, dan akuntabel terhadap pelaku.
- Mendesak pencopotan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas berulangnya kekerasan aparat terhadap warga sipil.
- Menuntut reformasi kepolisian yang mengakar, meliputi:
- Pembatasan tegas penggunaan kekuatan mematikan.
- Penguatan pengawasan eksternal yang independen dan memiliki kewenangan korektif.
- Transparansi dalam penanganan pelanggaran etik dan pidana oleh anggota.
- Penataan ulang kewenangan dan posisi institusional Polri agar benar-benar tunduk pada supremasi sipil.
- Apabila praktik kekerasan terhadap warga sipil terus berulang tanpa perubahan sistemik, maka kami menilai perlu dilakukan perombakan mendasar terhadap desain kelembagaan dan kewenangan Polri dalam sistem ketatanegaraan, demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah konsentrasi kekuasaan represif yang tidak terkendali.
DPD GMNI DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, dan kekuatan pro-demokrasi untuk mengawal proses hukum ini secara kritis dan berkelanjutan.
