JAKARTA-Selain berusaha melihat konteks jangka menengah untuk bisa memulihkan perekonomian saat ini kuartal demi kuartal, Pemerintah juga telah membuat formulasi reformasi fiskal yang dapat menghasilkan dampak jangka panjang hingga 5-10 tahun ke depan.
Hal ini tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.
“Pandemi covid-19 di 2020 menyebabkan produktivitas kita terkoreksi. Pada saat ini di 2021 pertumbuhan ekonomi kita akan positif dan jauh lebih baik tentunya dibandingkan minus 2,1 seperti 2020 kemarin. Kita tidak melihat hanya 2021 saja, kita harus melihat 2022 akan seperti apa sampai 2025 dengan skenario kalau kita melakukan reform yang serius (dibandingkan) dengan kalau kita melakukan bisnis as usual,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu secara daring dalam event Dialogue KiTa edisi Juni 2021 yang mengangkat tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Fiskal 2022, Jum’at (04/06).
Selain reformasi fiskal, pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dapat diraih dengan mengoptimalkan bonus demografi dan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas yang dapat dibagi menjadi tiga hal yang penting.
Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, APBN akan menerjemahkan dari anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta menjaga kualitas belanja untuk masing-masing.
