Menurut Akbar, salah satu contoh, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang kinerjanya terus membaik dan mendapat sambutan baik di hati rakyat. Maka tidak mustahil bisa tampil sebagai capres di 2019. “Itu penting. Sebab dalam demokrasi itu seorang pemimpin harus mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat,” tambahnya.
Menanggapi usulan Akbar tersebut, Elnino mengaku siap menyampaikan hal itu pada pimpinan DPD RI Irman Gusman dan Laode Ida. Setidaknya DPD katanya, DPD selain menjaring tokoh-tokoh daerah, tokoh nasional di luar parpol seperti Mahfudh MD, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, juga menghadirkan capres-capres yang sudah muncul di kancah politik nasional. “DPD bisa melakukan itu dengan bertanya langsung pada rakyat, siapa yang pantas menjadi capres?” ujarnya.
Namun Elnino pesimis penjaringan capres lewat DPD itu bisa ikut bertarung di Pilpres 2014. Karena selama ini konstitusi dan UU Pilpres tidak memberikan peluang terhadap capres di luar parpol atau independen. “UU Pilpres dengan parliamentary treshold (PT) sudah jelas 20 % dan harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Kalau UU itu tak direvisi, maka sulit ada capres dari luar parpol,” katanya khawatir.
Sementara Thariq menegaskan Pilpres 2014 mendatang merupakan peluang baik untuk membangun peradaban bangsa ini, melalui sebuah proses politik dan demokratisasi dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi rakyat. “Tapi, kalau tetap didominasi oligarki parpol, maka sulit bangsa ini akan maju dan bangkit dari keterpurukan,” tuturnya. **can
