Puan menilai, perlu kajian mendalam mengenai manfaat dan mudarat dari kenaikan dana parpol.
“Apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat ya, kita lihat dulu kajiannya seperti apa,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Terkait anggaran negara, Puan pun mengatakan DPR akan mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah sendiri telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2026 kepada DPR, dalam Rapat Paripurna, Kamis (22/5).
“KEM dan PPKF kemarin sudah disampaikan, kita akan lihat semua kebijakan baru dan akan dibahas pada masa sidang yang akan datang. Apa saja program dari pemerintah, kemudian akan dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR. Kita lihat bagaimana apa yang terbaik bagi rakyat,” tutur Puan.
Puan menyatakan, DPR akan ‘memelototi’ pelaksanaan APBN agar pengelolaan oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada.
“Jadi ya itu nanti akhir bulan ini Kementerian Keuangan, minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti Pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi,” terang mantan Menko PMK itu.
Terkait efisiensi anggaran yang disebut juga masih akan dilakukan di tahun depan, Puan mengatakan DPR mendukung selama hal tersebut baik untuk rakyat.
