JAKARTA–Langkah Gubernur Aceh petahana Zaini Abdullah yang merotasi pejabat eselon II dinilai sebagai tindakan yang kurang bijaksana.
Alasannya masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir pada 25 Juni 2017 ini.
Demikian kata anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Nasution Hamka kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Menurut Rahmat, harusnya tidak boleh terjadi, sudah diatur bahwa petahana tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum pencalonan dan calon terpilih setelah dilantik setelah 6 bulan baru bisa melakukan mutasi.
“Jadi sungguh tidak rasional kalau petahana kalah melakukan mutasi, harusnya juga tidak boleh,” ujarnya seraya menambahkan bahwa tindakan Zaini Abdullah akan menimbulkan konflik kepentingan.
Untuk itu, ia meminta agar Zaini mematuhi Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016.
Karena akan sangat konflik kepentingan, jika ia tidak mematuhi undang-undang.
“Apalagi, konsekuensi dari petahana kalah tidak ada juga, sehingga ini harus diatur kedepannya, agar tidak ada kesewenang-sewenangan kepada birokrasi,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Jumat (10/3/2017) pekan lalu secara mengejutkan melakukan mutasi pejabat di Pemerintahan Aceh, secara besar-besaran.
Atas tindakan tersebut, sejumlah pejabat yang terkena rotasi melakukan protes.
Dimana, sejumlah 18 Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang dicopot jabatannya oleh Gubernur Zaini, mengadu ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Negara (KASN).
Tak hanya DPR, beberapa hari lalu pihak Kemendagri melalui Direktur III Otonomi Daerah (Otda), menjelaskan sesuai ketentuan, kepala daerah yang akan habis masa jabatannya tidak bisa lagi melakukan mutasi pejabatnya, kecuali ada izin dari Mendagri.
Pihak Kemendagri menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan ijin kepada Gubernur Aceh. Padahal, aturan tersebut untuk seluruh Indonesia termasuk didalamnya Provinsi Aceh.
