JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta agar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Sengketa Investasi harus bisa secara efektif menjawab persoalan Indonesia atas gugatan Investor asing yang didasari atas Perjanjian Investasi Internasional yang ditandatangani oleh Indonesia.
Dalam penyusunan RPP, Pemerintah Indonesia akan mendorong penggunaan mekanisme mediasi sebelum sengketa dibawa ke lembaga peradilan. Pemerintah juga memastikan bahwa langkah yang dapat ditempuh investor juga melalui arbitrase dalam negeri bagi investor dalam negeri, atau arbitrase luar negeri bagi investor asing. Dalam hal sengketa dibawa ke arbitrase, diperlukan adanya persetujuan dari Pemerintah terlebih dahulu.
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti meminta agar apa yang hendak diatur dalam RPP seharusnya dapat sejalan dengan proses review Perjanjian Investasi Internasional, dalam hal ini Bilateral Investment Treaties (BIT), yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia.
Sejak 2013, Pemerintah Indonesia menghentikan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan 20 negara dengan alasan hendak melakukan review terhadap isi perjanjian investasi tersebut. Review ini didasari atas kekhawatiran Pemerintah atas mekanisme gugatan investor terhadap negara yang diatur didalamnya. Mekanisme ini tidak hanya diatur di dalam BIT, tetapi juga telah menjadi standar umum isi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) seperti dalam Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) maupun dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). “Perlu diingat bahwa Gugatan Churcill Mining, Ali Rafat, dan Newmont ke ICSID waktu itu dasar hukumnya adalah Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Indonesia dengan Belanda dan Indonesia dengan Inggris. Bukan Undang-undang Penanaman Modal. Sifat sengketanya juga ada diranah publik dan bukan diranah perdata,” terang Rachmi.
