Karena itu, dalam setiap perundingan BIT atau FTA yang sedang atau akan dilakukan Indonesia, pemerintah harus mempertahankan persyaratan “consent letter” dari pemerintah bagi investor asing untuk mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.
Proses review BIT yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2013, selain telah menghentikan BIT dengan 20 negara dari total 66 BIT, juga telah menghasilkan sebuah draft template perjanjian investasi internasional yang disebut Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M). Draft template ini nantinya akan digunakan Pemerintah Indonesia sebagai pedoman dalam berbagai perundingan Perjanjian Investasi yang dilakukan oleh Indonesia.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
